Korupsi di PT Timah Ahli Hukum Pertambangan & Lingkungan Sebut Aktivitas Tambang Ilegal Bisa Dijerat 10 Tahun Penjara ... (kepemilikannya) sejak membayar royalti, sebelum membayar royalti itu hak ...
F REEPORT-McMoRan Inc (FCX) masih melakukan negosiasi dengan holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) terkait divestasi tambahan 10% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).. Divestasi tersebut menjadi salah satu syarat PTFI agar memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. Saat ini, MIND ID …
Jakarta,TAMBANG,-Pemerintah telah merilis aturan baru terkait royalty untuk komoditi pertambangan. Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PP ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2022 dan …
Indonesia Mining Association. F REEPORT McMoran mengatakan PT Freeport Indonesia masih berupaya mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga di tengah berhentinya operasional pabrik pengolahan dan pemurnian Manyar.. Smelter milik Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, tersebut mengalami kebakaran pada Senin, …
POSBELITUNG.CO - Ahli Hukum Pertambangan dan Lingkungan, Ahmad Redi menjelaskan terkait kerugian negara atas tata kelola pertambangan timah di PT Timah Tbk …
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, berpendapat bahwa tarif royalti yang diatur dalam PP 26 Tahun 2022 masih relevan. "Tarif tersebut mempertimbangkan tingkat kalori dan fluktuasi harga batubara, jadi penyesuaian tidak diperlukan saat ini," katanya.
Pemerintah akan mengatur ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara. Pungutan akan berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Nasional; Internasional; Peristiwa; Ekonomi; ... pajak IUPK nya masih dibahas lagi minggu depan. Di-review lagi kan ada Menkomarinves dan Menkeu," kata dia di kompleks Istana Merdeka, Jakarta ...
"Negara juga kan harus melindungi kepastian hukum kepada investasi yang sudah existing," ujar Dirjen KP3K KKP Sudirman Saad.
Pada 9 Juni 2017, Article 33 Indonesia menyelenggarakan diskusi melalui FKP (Forum Kajian Pembangunan) di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata. FKP merupakan hasil konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, bekerja sama dengan Proyek Indonesia yang berada di bawah naungan Crawford School of Public Policy – ANU College of Asia & the Pacific – …
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Saksi Ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis, Suparta, dan Reza di …
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menghadirkan ahli hukum pertambangan dan lingkungan Ahmad Redi dalam persidangan kasus dugaan rasuah …
JAKARTA, DDTCNews - Pemberian fasilitas royalti 0% bagi pertambangan batu bara dalam Peraturan Pemerintah (PP) 26/2022 merupakan tindak lanjut dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.. Kurnia Chairi, Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Ditjen Anggaran (DJA) Kemenkeu mengatakan pemberian fasilitas royalti 0% …
Perhitungan royalti mineral dan batu bara merupakan proses penting dalam industri pertambangan. Royalti adalah pembayaran yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai kompensasi atas penggunaan sumber daya alam mineral dan batu bara. Berikut adalah tata cara umum perhitungan royalti mineral dan batu bara: 1. Penentuan Harga Jual Mineral dan Batu …
PDRB pertambangan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi pada pulau Sumatera ini, bisa jadi mengindikasikan terjadinya fenomena Natural Resource Curse. Berdasarkan …
Baca Juga: Ini Harapan Pengusaha EBT untuk Menteri ESDM di Pemerintahan Prabowo Adapun, salah satu emiten batubara yang merasakan dampak negatif dari berlakunya tarif royalti batubara progresif adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Menurut Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava, perseroan harus membayar royalti batubara …
lokal, dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan penderitaan ekonomi politik bagi masyrakat di Sudan Selatan (Patey, 2010). ... daerah, untuk bagian dari dana transfer pusat yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan royalti SDA Pertambangan dan migas. Sementara itu, PDRB SDA per kapita diukur oleh PDRB ADHK
Dalam catatan WALHI selama 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, 52% merupakan kasus di sektor pertambangan, setidaknya telah ada 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan UU Minerba, dan lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah kelola rakyat dijarah oleh investasi pertambangan. ... Bahkan Mendapat Jaminan …
Pasangan nomor urut 1 ini berencana membangun komunikasi intensif dan kerja sama dengan para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kolaka Utara. Mereka akan mengajak pemilik IUP untuk memberikan lahan tambang kepada Perusahaan Daerah (Perusda). ... "Contohnya, jika 150 hektare dikelola oleh 30 pengusaha, royalti sekitar 10.000 ton …
1 851, 2014 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. Sumber Daya Alam. Lebih Bayar. Alokasi Kuran...
Sebagai contoh, di PP ini, tarif royalti untuk bijih nikel dikenakan sebesar 10% dari harga jual per ton. Naik dua kali lipat dari tarif sebelumnya yang hanya sebesar 5%, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2012. Untuk produk lanjutan, tarif royalti dipatok lebih mini. Produk pengolahan berupa nickel matte, misalnya, dipatok sebesar ...
PALANGKA RAYA - Keinginan orang nomor satu di Pemerintahan Provsinsi Kalimantan Tengh (Kalteng), H Sugianto Sabran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dibidang pertambangan patut diacungi jempol. Pasalnya, sejak menjabat menjadi gubernur awal tahun 2016 yang lalu, dimana PAD Kalteng hanya Rp600 Miliar, kini terus naik. …
Rapat koordinasi potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, di Kendari, Senin (25/9/2023). KENDARI, KOMPAS — Potensi pendapatan daerah Sulawesi Tenggara dari pajak sektor pertambangan masih sangat tinggi. Berdasarkan perkiraan sementara, nilainya mencapai triliunan rupiah di tiga kabupaten …
menjalankan usaha pertambangan di daerah tersebut. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Ilegal di ... (sewa tanah), royalti, pajak bumi dan bangunan, deviden, pajak air tanah, dan lain-lain. Dampak negatif dari kegiatan penambangan yaitu adanya kerusakan lingkungan yang cukup serius. Dampak negatif dari
E MITEN batubara berharap tarif royalti progresif batubara dapat ditinjau ulang mengingat saat ini Indonesia telah masuk di dalam masa kepemimpinan baru, yaitu masa pemerintahan Prabowo-Gibran.. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan awalnya tarif ini dikenakan usai disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) …
Penerbitan izin yang sarat penyimpangan dan minim pengawasan membuat sektor pertambangan carut marut. KPK terlibat dalam upaya pencegahan korupsi di tambang.
Hanya dari royalti bisa Rp 5-10 triliun. Hanya royalti, tidak bicara pajak," katanya dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui Simbara di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024). ... Luhut mengatakan, sistem digitalisasi akan membuat tata kelola pertambangan di Indonesia menjadi tertib dan lebih ...
Pada kesempatan pertama Cagub Babel nomor urut 1, Erzaldi Rosman Djohan menyampaikan soal tata kelola pertambangan dan perkebunan di Bangka Belitung. ... Seperti misalnya, pembagian royalti pada daerah yang kurang sekali, yang usianya sudah sangat lama tanpa ada perubahan," ujar Erzaldi.
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi ambang batas (threshold) kenaikan royalti komoditas batubara menjadi US$ 90 per ton. Sebelumnya …
PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ASPEK LEGAL DAN PRAKTIK DI LAPANGAN Ahmad1, Mohamad Dwi Firman Syah Moha2, Moh. Agiyarto Nabu3 [email protected], dwimoha4@gmail2, mohamdagiyarto@gmail3 Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Perizinan pertambangan di Indonesia merupakan isu yang rumit dan penting, melibatkan …
Catatan: 1. Layanan (instalasi, uji coba, pelatihan): pemasok dapat menyediakan gambar dasar dan gambar skematik instalasi peralatan. Itu teknisi dalam negeri akan disediakan secara gratis untuk memandu instalasi dan debugging, dan pembeli akan menyediakan kamar dan makan bagi teknisi. Pembeli harus menyiapkan bahan tambahan yang diperlukan untuk pemasangan.